Opini bela negara belakangan ini semakin menguat atau dikuatkan oleh rezim dan para pendukungnya. Namun anehnya, seiring dengan semakin menguatnya isu bela negara malah semakin banyak pula kebijakan rezim yang pro terhadap asing dan aseng. Dari mulai penjualan BUMN, jalan tol, bandara serta utang yang semakin membengkak.
Utang dan investasi menjadi jalan utama 'penjualan' negeri ini. Utang dipakai untuk membangun infrastruktur. Infrastruktur yang ada kemudian dilelang untuk mendapatkan uang. Lalu uang tersebut dipakai untuk membayar utang dan bunganya. Ujung-ujungnya, infrastruktur pun bukan lagi milik negara. Rakyat harus membayar untuk dapat menikmatinya, seraya dikenai berbagai jenis pajak untuk membayar utang beserta bunganya.
Begitu pula dengan sumber daya alam yang ada. Tanpa investasi, pengelola negara seolah tak percaya diri untuk mengeksploitasinya. Dampaknya, hampir seluruh eksploitasi pertambangan dikuasai oleh asing dan aseng. Emas, perak, bijih besi, timah, tembaga, gas alam hingga uranium pun terkeruk dari negeri ini. Anak negeri cukup bahagia meski hanya dengan beberapa recehan sebagai upah atas cucuran keringatnya. Mereka menjadi buruh di tanahnya sendiri.
Ekonomi kerakyatan hanyalah simbolisme kata-kata, karena yang berjalan senyatanya adalah ekonomi kapitalis. Jika benar-benar berpihak kepada rakyat niscaya rakyat tak akan dikenai kenaikan tarif listrik yang terus berlipat. Kini, tak sedikit dari pengguna listrik 900 kwh saja harus merogoh kocek antara 250-300 ribu perbulan untuk membayar listrik. Belum lagi pencabutan subsidi gas yang semakin mencekik. Di tengah kondisi seperti ini, rakyat masih pula akan dibebani dengan penyeragaman daya menjadi 5.500 kwh.
Belum lagi jika bicara moralitas yang semakin jeblok. Kekerasan terhadap anak meningkat, dan yang paling tinggi angkanya adalah pelecehan seksual terhadap anak. Aborsi semakin menggila dan pergaulan bebas semakin nyata di depan mata. Perilaku muda-mudi yang dulu dianggap tabu, kini mudah sekali ditemukan pemampakannya di ruang publik. Namun pada saat yang sama, pendidikan agama malah diframing sebagai akar radikalisme yang membahayakan. Pengajian dianggap berpotensi makar. Padahal berbagai ajang kemaksiatan dijaga dan dilestarikan dengan alasan menjaga kebhinekaan. Yang sebenarnya, alasan tersebut tak pernah berlaku untuk ide dan pemikiran islami.
Agama itu suci dan politik dianggap kotor, agama jangan dibawa-bawa ke ranah politik, begitulah slogannya. Inilah yang dimaksud dengan sekulerisme. Jika demikian, jangan harap moral rakyat akan membaik. Karena para politisinya pun sudah mencap dirinya hidup di ranah yang kotor dan sama sekali tidak mau diatur dengan sesuatu yang suci. Namun anehnya, kaum agamawan pendukung rezim yang sering meneriakkan kembalikan kesucian dan kemuliaan agama. Malahan justru mendekat ke para penguasa seraya menantikan derasnya recehan yang digelontorkan melalui program para politisi.
Slogan bela negara yang diteriakkan berulang-ulang pun seolah memiliki dua makna. Yakni makna tersurat dan tersirat. Makna tersuratnya adalah membela negeri dari setiap rongrongan dan penjajahan asing yang membahaykan, termasuk menjaga rakyatnya dari berbagai eksploitasi dan tipu daya asing. Sedangkan makna tersiratnya adalah bela sekulerisme, atau pertahankan pemisahan agama dan kehidupan di negeri ini. Pertahankan hukum-hukum yang tak berlandaskan pada hukum agama seraya jauhkan berbagai hukum agama yang berpotensi mengatur masyarakat.
Jika bela negara dimaknai sebagai bela sekulerisme, maka sampai kapanpun dan diteriakkan sebanyak apapun bela negara hanya sekedar akan menjadi slogan semata. Karena sekulerisme dan penjajahan adalah dua mata uang yang tak bisa dipisahkan. Sedangkan jika bela negara dimaknai sebagai pembelaan terhadap seluruh sumber daya alam dan manusia negeri ini. Maka negeri ini harus menganut pandangan hidup yang benar-benar anti penjajahan.
Tinggal kita bertanya dalam diri. Mau bela negara atau bela sekulerisme?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar