Perubahan yang Dilakukan oleh Rasulullah Saw Tidak Gradual Tetapi Mendasar dan Totalitas

Sebagian orang beranggapan bahwa perubahan masyarakat harus dilakukan secara gradual dalam arti mengompromikan sebagian prinsip Islam terlebih dahulu demi memperoleh kedudukan dan kekuasaan. Menurut pandangan ini, yang penting adalah mendapatkan posisi strategis lebih dulu, sedangkan penerapan Islam secara sempurna bisa dilakukan nanti secara bertahap setelah kekuatan berhasil diraih.

Namun, jika cara berpikir seperti ini benar, maka seharusnya Rasulullah ﷺ menerima berbagai tawaran politik yang datang kepada beliau selama periode dakwah di Makkah. Faktanya, sejarah menunjukkan hal yang sebaliknya.

*Tawaran Utbah bin Rabi'ah Ditolak Rasulullah ﷺ*

Ketika dakwah Islam mulai mengguncang tatanan jahiliah Makkah, para pemuka Quraisy merasa khawatir kehilangan pengaruh mereka. Mereka kemudian mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menemui Rasulullah ﷺ.

Utbah datang membawa tawaran yang sangat menggiurkan. Ia berkata bahwa jika Muhammad ﷺ menginginkan harta, Quraisy akan mengumpulkan kekayaan sehingga beliau menjadi orang terkaya di antara mereka. Jika beliau menginginkan kehormatan, mereka akan mengangkatnya sebagai pemimpin yang tidak akan ditentang keputusannya. Jika beliau menginginkan kekuasaan, mereka siap menjadikannya raja atas seluruh Quraisy. Bahkan jika beliau dianggap mengalami gangguan tertentu, mereka siap mengumpulkan biaya untuk pengobatan terbaik.

Dari sudut pandang politik praktis, tawaran ini sangat menguntungkan. Rasulullah ﷺ bisa saja menerima jabatan tersebut terlebih dahulu, lalu secara perlahan mengubah masyarakat dari dalam. Bukankah lebih mudah mengubah masyarakat jika sudah menjadi pemimpin?

Tetapi Rasulullah ﷺ tidak berpikir demikian. Setelah mendengarkan seluruh tawaran itu, beliau membacakan ayat-ayat Allah dari Surah Fushshilat. Dakwah tidak boleh ditukar dengan jabatan, harta, ataupun kekuasaan yang dibangun di atas kompromi terhadap risalah Islam.

Seandainya perubahan masyarakat dilakukan dengan prinsip "yang penting berkuasa dulu", tentu tawaran Utbah bin Rabi'ah merupakan kesempatan emas yang tidak mungkin disia-siakan. Namun Rasulullah ﷺ menolaknya secara total.

*Tawaran Bani Amir bin Sha'sha'ah Juga Ditolak*

Penolakan Rasulullah ﷺ terhadap kompromi politik juga tampak dalam peristiwa pencarian nusrah kepada berbagai kabilah Arab.

Ketika mendatangi Bani Amir bin Sha'sha'ah, Rasulullah ﷺ menawarkan Islam dan meminta dukungan mereka terhadap dakwah yang beliau bawa.

Kabilah tersebut melihat potensi besar dalam dakwah Islam. Mereka bahkan bersedia memberikan dukungan politik dan militer. Akan tetapi mereka mengajukan syarat.

Salah seorang tokohnya bertanya kepada Rasulullah ﷺ:

"Jika kami membaiatmu dan Allah memberikan kemenangan kepadamu atas orang-orang yang menentangmu, apakah setelah itu urusan kekuasaan menjadi milik kami?"

Dengan kata lain, mereka bersedia membantu perjuangan Islam, tetapi menginginkan jaminan bahwa kepemimpinan politik setelah kemenangan berada di tangan mereka.

Secara strategi politik pragmatis, syarat itu tampak ringan. Rasulullah ﷺ bisa saja menerimanya terlebih dahulu demi memperoleh dukungan yang sangat dibutuhkan. Setelah kemenangan diraih, berbagai langkah politik lain dapat dipikirkan kemudian.

Namun Rasulullah ﷺ tidak pernah menggunakan cara seperti itu.

Beliau menjawab:

"Urusan itu milik Allah. Dia meletakkannya di mana saja yang Dia kehendaki."

Jawaban ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan objek transaksi politik. Kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan sesuai ketentuan Allah, bukan hasil negosiasi kepentingan antarkelompok.

Karena syarat mereka ditolak, Bani Amir pun tidak memberikan dukungan yang diminta.

*Kaum Anshar Memberikan Nusrah Tanpa Syarat*

Berbeda dengan Bani Amir, kaum Anshar dari Yatsrib menerima dakwah Rasulullah ﷺ dengan penuh keikhlasan.

Melalui Baiat Aqabah Kedua, mereka memberikan perlindungan, dukungan, dan ketaatan kepada Rasulullah ﷺ tanpa meminta bagian kekuasaan sedikit pun.

Mereka tidak meminta jatah jabatan. Mereka tidak meminta kursi kepemimpinan. Mereka pun tidak meminta hak istimewa politik. Mereka hanya meminta ridha Allah dan siap menanggung segala konsekuensi perjuangan Islam. Karena itulah Allah memberikan kemuliaan kepada mereka dengan menjadikan mereka penolong agama-Nya. Dari sinilah kemudian lahir masyarakat Islam dan negara Islam pertama di Madinah.

*Al-Qur'an Turun Bertahap, Tetapi Hukum yang Turun Langsung Diterapkan*

Sebagian orang kemudian berkata, "Bukankah Al-Qur'an juga turun secara bertahap?"

Benar. Al-Qur'an memang turun secara berangsur selama kurang lebih 23 tahun. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa bertahapnya turunnya wahyu tidak berarti menunda penerapan hukum yang telah diturunkan.

Setiap kali hukum Allah turun, Rasulullah ﷺ langsung menerapkannya. Ketika shalat diwajibkan, kaum Muslim segera melaksanakannya. Ketika puasa Ramadan diwajibkan, mereka langsung berpuasa. Ketika khamr diharamkan secara tegas, para sahabat segera menumpahkan khamr yang mereka miliki hingga mengalir di jalan-jalan Madinah. Begitu pula ketika hukum-hukum muamalah, pidana, peradilan, dan pemerintahan turun, semuanya diterapkan tanpa pengecualian.

Tidak pernah ditemukan riwayat bahwa Rasulullah ﷺ berkata:

"Kita tunda dulu hukum ini sampai masyarakat siap."

Atau:

"Kita terapkan sebagian dulu, sedangkan sisanya nanti setelah kondisi memungkinkan."

Justru sikap beliau adalah sami'na wa atha'na—kami mendengar dan kami taat.

*Yang Bertahap Adalah Proses Dakwah dan Pembinaan Umat*

Yang terjadi dalam sirah bukanlah bertahap dalam menerapkan hukum yang sudah turun, melainkan bertahap dalam proses dakwah, pembinaan, dan pembentukan opini umum.

Selama di Makkah, Rasulullah ﷺ terus menjelaskan aqidah Islam, membongkar kerusakan jahiliah, membina para sahabat, serta mengajak masyarakat menerima Islam.

Beliau tidak pernah berhenti berdakwah meskipun ditolak. Beliau tidak pernah mengubah risalah agar lebih mudah diterima. Beliau tidak pernah menyembunyikan sebagian ajaran Islam demi memperoleh dukungan politik. Beliau terus menyampaikan Islam secara utuh sampai Allah memberikan kemenangan.

Karena itu, sirah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa perubahan masyarakat dilakukan melalui dakwah yang terus-menerus dan pembinaan yang berkesinambungan, tetapi tetap menjaga kemurnian prinsip Islam tanpa kompromi.

*Penutup*

Perjalanan dakwah Rasulullah ﷺ mengajarkan bahwa kemenangan Islam tidak diraih melalui tawar-menawar prinsip, kolaborasi atas dasar kompromi aqidah dan syariah, ataupun transaksi kekuasaan dengan pihak-pihak yang mensyaratkan bagian tertentu dari kepemimpinan.

Rasulullah ﷺ menolak tawaran jabatan dan kerajaan dari Quraisy. Beliau menolak syarat politik dari Bani Amir bin Sha'sha'ah. Beliau menerima nusrah dari kaum Anshar yang diberikan dengan penuh keikhlasan tanpa syarat apa pun selain mengharap ridha Allah SWT.

Oleh karena itu, sirah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa perubahan masyarakat dilakukan dengan menyampaikan Islam secara utuh, membina umat secara terus-menerus, serta menerapkan seluruh hukum Allah yang telah diturunkan tanpa memilih-milih atau menundanya karena pertimbangan kepentingan politik. Adapun yang bertahap adalah proses penyampaian wahyu dan proses dakwah kepada manusia, sedangkan ketaatan terhadap hukum Allah yang telah turun dilakukan secara langsung dan menyeluruh sesuai kemampuan yang Allah berikan. Wallahu Al Hadi ila sabili Ar Rosyadi. (Attasiky Billah)

Sistem Moneter Islam: Dinar dan Dirham sebagai Jalan Keluar Krisis Ekonomi Umat

Pendahuluan

Krisis ekonomi yang terus berulang di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme belum mampu memberikan stabilitas dan keadilan yang hakiki bagi manusia. Inflasi yang terus menggerus daya beli masyarakat, ketergantungan negara terhadap utang berbunga, kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang semakin melebar, serta dominasi sektor finansial atas sektor riil menjadi bukti nyata kegagalan sistem ekonomi kapitalis dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Di tengah kondisi tersebut, Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga memberikan aturan yang rinci dalam bidang ekonomi dan moneter. Islam menawarkan sistem moneter yang berlandaskan wahyu Allah SWT, yaitu sistem yang menjadikan emas dan perak sebagai standar mata uang serta mengharamkan praktik riba yang menjadi fondasi utama sistem kapitalisme modern.

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana Islam memandang uang, mengapa emas dan perak dijadikan mata uang, bagaimana kelemahan sistem fiat money saat ini, serta bagaimana sistem moneter Islam dapat menjadi solusi atas persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia.

Untuk memahami solusi yang ditawarkan Islam, terlebih dahulu perlu dipahami bagaimana Islam memandang hakikat uang. Sebab, banyak persoalan ekonomi modern berawal dari kesalahan dalam mendefinisikan dan memperlakukan uang itu sendiri.

Konsep Uang dalam Islam

Dalam pandangan Islam, uang bukanlah komoditas yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Uang hanyalah alat tukar yang berfungsi mempermudah pertukaran barang dan jasa.

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fil Islam menjelaskan bahwa uang merupakan standar kegunaan yang terdapat pada barang dan jasa. Karena itu Islam tidak memandang uang sebagai barang yang dapat menghasilkan keuntungan dengan sendirinya. Keuntungan dalam Islam harus diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang nyata, seperti perdagangan, pertanian, industri, dan jasa.

Pandangan ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang menjadikan uang sebagai komoditas sehingga uang dapat "beranak-pinak" melalui bunga, deposito, obligasi, surat utang, pasar uang, dan berbagai instrumen keuangan lainnya.

Karena uang dalam Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai, syariah menetapkan bentuk mata uang yang memiliki nilai yang stabil dan diakui secara luas. Di sinilah Islam menjadikan emas dan perak sebagai dasar sistem moneter.

Emas dan Perak sebagai Mata Uang dalam Islam

Sejak masa Rasulullah ﷺ hingga berabad-abad setelahnya, kaum Muslim menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar. Syaikh 'Atha bin Khalil Abu Ar-Rasytah menjelaskan bahwa timbangan 1 dinar = 4,25 gram emas dan 1 dirham = 2,975 gram perak.

Penggunaan emas dan perak bukan sekadar kebiasaan masyarakat Arab saat itu, melainkan memiliki dasar syar'i yang kuat.

Allah SWT berfirman:
 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih." (TQS At-Taubah: 34)

Ayat ini menunjukkan bahwa emas dan perak yang dimaksud bukan hanya zatnya semata, namun juga berfungsi sebagai penyimpan kekayaan dan alat ukur nilai dalam kehidupan ekonomi.

Selain itu, emas dan perak memiliki nilai intrinsik yang melekat pada zatnya. Berbeda dengan uang kertas yang nilainya bergantung pada kepercayaan terhadap negara penerbit, emas dan perak tetap bernilai meskipun tidak dicetak menjadi uang.

Islam juga mengaitkan berbagai hukum syariah dengan emas dan perak sebagai standar nilai.

A. Zakat

Rasulullah ﷺ bersabda:
 "Jika engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu satu tahun, maka wajib zakat sebesar 5 dirham. Dan tidak ada kewajiban zakat emas sampai mencapai 20 dinar." (HR Abu Dawud)

Nishab zakat yang ditetapkan dengan dinar dan dirham menunjukkan bahwa syariah menjadikan keduanya sebagai standar nilai.

B. Diyat

Rasulullah ﷺ bersabda:
 "Dalam pembunuhan seorang mukmin, diyatnya adalah seratus ekor unta dan bagi pemilik emas adalah seribu dinar." (HR An-Nasa'i)

Penetapan diyat menggunakan dinar menunjukkan bahwa emas merupakan ukuran nilai yang diakui syariah.

C. Hukum Pertukaran Mata Uang

Rasulullah ﷺ bersabda:
 "Emas dengan emas, perak dengan perak harus sama dan tunai." (HR Muslim)

Beliau juga bersabda:
 "Menukar perak dengan emas adalah riba kecuali dilakukan secara tunai." (Muttafaq 'Alaih)

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengatur pertukaran mata uang secara rinci untuk mencegah riba, spekulasi, dan manipulasi ekonomi.

Namun sistem yang berlaku saat ini sangat berbeda dengan sistem moneter yang dikenal dalam syariah. Dunia modern telah meninggalkan standar emas dan perak serta beralih kepada sistem fiat money yang menjadi fondasi perekonomian global saat ini.

Fiat Money: Ketika Uang Menjadi Komoditas

Saat ini hampir seluruh negara menggunakan sistem fiat money, yaitu uang kertas yang tidak ditopang oleh emas dan perak. Masalah utama sistem fiat bukan sekadar karena berbentuk kertas, tetapi karena sistem tersebut telah mengubah fungsi uang dari alat tukar menjadi komoditas yang diperjualbelikan.

Dalam sistem kapitalisme modern, uang dapat menghasilkan uang. Lahirlah berbagai instrumen keuangan seperti utang berbunga, obligasi, pasar uang, perdagangan mata uang spekulatif, dan instrumen derivatif lainnya.

Berbagai produk keuangan tersebut menjadikan uang sebagai objek perdagangan. Padahal uang pada hakikatnya tidak menghasilkan manfaat secara langsung seperti makanan, pakaian, kendaraan, tanah pertanian, pabrik, atau jasa. Uang hanyalah alat untuk memperoleh manfaat tersebut.

Ketika uang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan dari uang itu sendiri, maka uang telah berubah fungsi menjadi komoditas. Inilah yang menjadi salah satu akar persoalan ekonomi modern. Dalam sistem kapitalisme dikenal prinsip money makes money. Seseorang dapat memperoleh keuntungan besar hanya dengan memutar uang di sektor keuangan tanpa terlibat dalam aktivitas produksi.

Sebaliknya, seorang petani harus menanam, merawat, dan memanen hasil pertaniannya. Seorang pengusaha harus membangun pabrik, membeli bahan baku, membayar pekerja, dan menanggung risiko usaha. Akibatnya, modal lebih tertarik masuk ke sektor finansial daripada sektor riil.

Padahal sektor riillah yang menghasilkan barang, menyediakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan manusia, serta menggerakkan perekonomian secara nyata.

Allah SWT berfirman:
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (TQS Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong perdagangan dan produksi yang nyata, bukan pertumbuhan kekayaan melalui transaksi uang atas uang.

Perubahan fungsi uang dari alat tukar menjadi komoditas tidak hanya melahirkan praktik riba dan spekulasi, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan moneter. Salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah inflasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu.

Hubungan Fiat Money dengan Inflasi

Dalam sistem fiat money, bank sentral dapat menciptakan uang baru tanpa harus memiliki cadangan emas dan perak yang sebanding.

Jumlah uang beredar dapat bertambah melalui pencetakan uang baru, kredit perbankan, dan kebijakan moneter yang ekspansif. Ketika jumlah uang bertambah lebih cepat daripada pertumbuhan barang dan jasa, maka harga-harga akan naik dan inilah yang disebut inflasi. Secara sederhana, barang tetap tetapi uang bertambah.

Maka nilai uang turun dan harga barang naik. Contohnya, beberapa dekade lalu uang Rp1.000 mampu membeli berbagai kebutuhan pokok. Saat ini daya belinya jauh menurun. Dengan kata lain, masyarakat kehilangan sebagian nilai hartanya tanpa menyadarinya.
 Inflasi yang berkepanjangan pada akhirnya menjadi beban terbesar bagi masyarakat berpenghasilan tetap dan kalangan miskin.

Namun inflasi bukan satu-satunya konsekuensi dari sistem fiat money. Ketika uang dapat diciptakan dan diperdagangkan secara masif, sektor keuangan tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan sektor produksi yang sesungguhnya menopang kehidupan masyarakat.

Dominasi Sektor Finansial dan Gelembung Ekonomi

Ketika uang menjadi komoditas, sektor finansial berkembang jauh lebih cepat daripada sektor riil. Nilai transaksi keuangan dunia mencapai berkali-kali lipat dibandingkan nilai perdagangan barang dan jasa yang nyata. Akibatnya muncul berbagai gelembung ekonomi (bubble economy), yaitu kenaikan harga aset yang tidak didukung peningkatan nilai riil.

Fenomena ini terlihat pada berbagai krisis yang terus berulang, seperti krisis ekonomi Asia tahun 1997, krisis keuangan global tahun 2008, dan berbagai krisis utang yang terjadi di banyak negara.

Ketika gelembung tersebut pecah, yang menanggung akibatnya bukan para spekulan semata, melainkan masyarakat luas melalui PHK, kemiskinan, kebangkrutan usaha, serta menurunnya daya beli.

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari mekanisme riba yang menjadi tulang punggung sistem keuangan kapitalis modern. Oleh karena itu, pembahasan mengenai akar persoalan ekonomi tidak akan lengkap tanpa memahami bahaya riba itu sendiri.

Bahaya Sistem Riba

Riba merupakan fondasi utama sistem keuangan kapitalis modern. Padahal Allah SWT melarang aktivitas tersebut.

Allah SWT berfirman:
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (TQS Al-Baqarah: 275)

Bahkan Allah memberikan ancaman yang sangat keras:
 فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"Maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya." (TQS Al-Baqarah: 279)

Riba menyebabkan kekayaan terus mengalir kepada pemilik modal tanpa keterlibatan dalam aktivitas produktif yang nyata. Akibatnya kesenjangan ekonomi semakin melebar.

Banyak individu terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diselesaikan karena bunga dan denda yang terus bertambah. Tidak hanya individu, negara-negara berkembang pun sering mengalami ketergantungan pada pinjaman luar negeri.

Akibatnya sebagian besar anggaran negara digunakan untuk membayar cicilan dan bunga utang, sementara kebutuhan rakyat sering terabaikan. Kondisi ini menyebabkan hilangnya kemandirian ekonomi dan pada akhirnya melemahkan kedaulatan negara.

Karena itu Islam tidak hanya mengatur perilaku individu dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga menetapkan tanggung jawab negara untuk menjaga agar sistem ekonomi berjalan sesuai syariah dan terhindar dari berbagai bentuk kezaliman.

Islam tidak membiarkan negara abai atas kondisi perekonomian rakyatnya. Negara memiliki kewajiban menjaga kestabilan mata uang, mencegah penimbunan, menindak manipulasi pasar, menjamin distribusi kekayaan secara adil, serta menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berada pada sektor riil.

Rasulullah ﷺ bersabda:
 "Tidaklah menimbun kecuali orang yang berdosa." (HR Muslim)

Negara bertanggung jawab melindungi rakyat dari segala bentuk kezaliman ekonomi.

Meskipun konsep ini memiliki landasan syariah yang kuat, sering muncul pertanyaan mengenai relevansinya pada masa sekarang. Sebagian orang meragukan apakah sistem moneter berbasis emas dan perak masih dapat diterapkan dalam ekonomi modern yang sangat kompleks.

Bisakah Dunia Kembali kepada Emas dan Perak?

Sebagian orang menganggap penggunaan dinar dan dirham tidak mungkin diterapkan pada zaman modern. Padahal sepanjang sejarah manusia, emas dan perak telah menjadi alat tukar selama ribuan tahun.

Jika syariah diterapkan secara menyeluruh, penggunaan dinar dan dirham sebagai standar moneter bukanlah sesuatu yang mustahil.
 Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada mungkin atau tidaknya penerapan sistem tersebut, melainkan pada ada atau tidaknya kemauan untuk kembali menjadikan syariah sebagai landasan pengaturan kehidupan ekonomi.

Penutup

Islam memandang ekonomi bukan sekadar persoalan keuntungan materi, tetapi sarana mewujudkan keadilan dan kemaslahatan manusia.

Sistem moneter Islam yang berbasis emas dan perak bertujuan menjaga stabilitas nilai uang, mencegah inflasi yang merusak, menutup pintu riba, mengembalikan uang pada fungsi asalnya sebagai alat tukar, serta mengarahkan modal kepada sektor-sektor riil yang produktif.

Dengan demikian, kekayaan tidak hanya beredar di kalangan pemilik modal, tetapi tersebar di tengah masyarakat melalui aktivitas perdagangan, pertanian, industri, dan jasa.

Allah SWT berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian." (TQS Al-Hasyr: 7)

Dan Allah SWT juga berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi." (TQS Al-A'raf: 96)

Karena itu, solusi hakiki atas krisis ekonomi yang terus berulang bukan sekadar pergantian kebijakan fiskal, moneter, atau rezim ekonomi semata. Solusi mendasarnya adalah mengembalikan pengaturan kehidupan kepada aturan Allah SWT, termasuk dalam bidang moneter dan keuangan. Ketika syariah diterapkan secara kaffah, bukan hanya stabilitas ekonomi yang diharapkan terwujud, tetapi juga keadilan distribusi kekayaan, kemandirian negara, serta keberkahan hidup bagi seluruh manusia. Semoga dengan kembali kepada petunjuk Allah SWT, terwujud kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan penuh keberkahan bagi umat manusia. Wallahu a’lamu bishshawwab. (Attasiky Billah)